ANALISIS KUMPULAN PUISI KARYA K.H.A. MUSTOFA BISRI

KATA PENGANTAR

Hamdan wa syukran laka ya robbi,senantiasa tercurah dari bibir kami,yang mana pada kesempaan kali ini kami masih dikarunia setitik rahmat yang begitu sangat berarti sekali,sehingga,kini kami dapat merampungkan makalah yang sengaja kami tulis untuk memenuhi tugas Materi “Puisi”. semua merupakan rahmat dan taufiq serta inayah-Nya semata.

Solatan wa salaman dhaimain mutalazimain ila yaumil-zdiham,Mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada haribaan sang revolusioner dan tokoh reformis terkemuka pada beberapa abad yang silam,Nama kebesaran beliau telah termaktub dalam buku legendaris dunia,sepak terjang beliau sempat mendongakkan kepala tokoh-tokoh filsafat, para sejarawan dan politikus terkemuka,serta beliaulah yang telah mereformasi alam kejahiliaan menjadi lembaran alam yang penuh dengan nur ilahi yang telah kita rasakan selama ini,Beliau adalah baginda kita Nabi besar Muhammad SAW.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang Masalah

Puisi adalah salah satu genre dari karya sastra. Karya sastra pada umumnya adalah bentuk seni yang diejawantahkan dalam bahasa (Coulthard, 1977:1979). Tentunya puisi juga demikian.

Terkemasnya puisi dalam bahasa sangat memungkinkan adanya analisis terhadap struktur dan fitur gaya bahasanya, fungsi penangkapan bahasa, struktur semantik serta konteksnya dalam kerangka linguistik. Itu merupakan suatu kerangka pendekatan analisis wacana.

Share
Read More..

Perubahan Konstitusi Negara Hukum Indonesia Dari Bpupki Sampai UUD 1945

Para pendiri negara dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menyatakan bahwa bangsa Indonesia memerlukan ground wet. Ground berarti dasar dan wet berarti undang-undang. Ground wet dalam bahasa Belanda diartikan sebagai Undang-Undang Dasar. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945 me netap kan hukum dasar tertulis berupa Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar tersebut dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945.

Sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang, bangsa Indonesia telah memberlakukan tiga macam Undang-Undang Dasar dalam empat periode, yaitu sebagai berikut.

a. Periode UUD 1945 pertama (18 Agustus 1945–27 Desember 1949).

b. Periode Konstitusi RIS (27 Desember 1949–17 Agustus 1950).

c. Periode UUD Sementara 1950 (17 Agustus 1950–5 Juli 1959).

d. Periode UUD 1945 kedua (5 Juli 1959–sekarang).

Periode UUD 1945 (18 Agustus 1945–27 Desember 1949)

Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia yang baru merdeka belum memiliki Undang-Undang Dasar. Kemudian, pada 18 Agustus 1945 PPKI mensyahkan UUD. Selintas mungkin kita bertanya apakah BPUPKI memiliki kewenangan untuk menyusun UUD dan apakah PPKI memiliki kewenangan untuk menetapkan UUD. Padahal UUD itu sendiri mengatakan bahwa yang menyusunan menetapkan UUD adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Share
Read More..

Menggagas Pimpinan Daerah Yang Ideal

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seorang pemimipin daerah yang ideal harus mempunyai kredibilitas dan elektabilitas yang tinggi. Kredibiltas tersebut melingkupi integritas dan memiliki kemampuan yang mumpuni. Sedangkan elektabilitas berkaitan dengan dukungan yang kuat dari masyarakat terhadap pemimpin daerah.

Demikian pendapat pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Fitriyah, MA di Semarang, Minggu (14/2). “Pada prinsipnya, pemilihan umum (pemilu) langsung bertujuan untuk melahirkan pemimpin daerah yang mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat,” ujarnya. Pada pemilu langsung, rakyat bertanggung jawab kepada pilihannya dan yang dipilih juga harus bertanggung jawab terhadap pemilihnya.

Selain itu, pemimpin daerah juga harus responsif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. “Dia juga harus mempunyai akuntabilitas yang tinggi,” kata Fitriyah. Hal tersebut supaya ia paham terhadap permasalahan daerahnya sehingga dapat menerjemahkannya ke dalam program yang sesuai dengan kondisi yang ada.

Share
Read More..